Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kabinet ini terdiri atas 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 Oktober 2019.
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia
MENTERI KOORDINATOR
Mohammad Mahfud Md
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
MENTERI BIDANG
Pratikno
Menteri Sekretaris Negara
Muhammad Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri
Retno Lestari Priansari Marsudi
Menteri Luar Negeri
Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan
Fachrul Razi
Menteri Agama
Yasonna H. Laoly
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan
Nadiem Anwar Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Terawan Agus Putranto
Menteri Kesehatan
Juliari P. Batubara
Menteri Sosial
Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan
Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perindustrian
Agus Suparmanto
Menteri Perdagangan
Arifin Tasrif
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Mochamad Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan
Johnny Gerard Plate
Menteri Komunikasi dan Informatika
Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian
Siti Nurbaya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Edhy Prabowo
Menteri Kelautan dan Perikanan
A. Halim Iskandar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sofyan A. Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang
Suharso Monoarfa
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Tjahjo Kumolo
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Teten Masduki
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Wishnutama Kusubandio
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
I Gusti Ayu Bintang Darmavati
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
